NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA HARUS DILAKUKAN SECARA EXTRAORDINARY
Dalam rangka menindak lanjuti hasil Rapat terbatas dengan Presiden RI mengenai P4GN. Dengan jelas Bapak Presiden sudah mengarahkan kepada para Menko kemudian menteri dan tentun yang terkait, termasuk ke Kapolda dan Pangdam dari Sumatera Utara, yang tentunya juga dihadiri Panglima TNI dan Kapolri. Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara extraordinary. Secara extraordinary sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting.
Badan Narkotika Nasional melaksanakan Rapat Pimpinan dan arahan yang di Hadiri dan dipimpin oleh Kepala BNN RI (Prof.Dr.Petrus R.Golose,M.M) dan juga dihadiri oleh Sestama BNN (Irjen Pol Tantan Sulistyana,S.H.,S.I.K,M.M),Irtama BNN dan para deputi serta Karo Humpro di Ruang Hoegeng BNN RI. Dimana dalam rapat arahan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BNNP dari 10 antara lain wilayah BNNP Sumut, ,BNNP Kepulauan Riau,BNNP Riau, BNNP Kaltim,BNNP Maluku,BNNP DKI Jakarta, BNNP Sulsel, BNNP Jatim,BNNP Bali,dan BNNP Kalbar.
Pada rapat tersebut BNNP SUMUT yang langsung di hadiri oleh Kepala BNNP SUMUT (Brigjend Pol Drs Toga H.Panjaitan) ,Kabag Umum BNNP SUMUT (Bastian SSTP),Pejabat Struktural dan Fungsional BNNP SUMUT, melalui Virtual.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan para bandar Narkoba untuk melakukan aksinya, dengan menyasar perorangan maupun kelompok atau organisasi, namun juga menyasar keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah, TNI dan Polri hingga anak-anak dijadikan sebagai sasaran baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa.
Terkhusus Sumatera Utara yang memiliki angka Prevalensi yang tinggi penguna narkotika yang berada di Peringkat 1 di Indonesia mendapat penekanan dari kepala BNN RI dalam rapat virtual ini selain dari 9 provinsi yang mengikuti rapat.
Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose menyatakan penanganan kasus narkotika di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara “extraordinary” atau luar biasa tak hanya itu Komjen Pol Petrus Reinhard Golose juga mengatakan Sumatera Utara menjadi salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang kini menyumbang angka kasus penggunaan narkotika tertinggi. Hal itu berdasarkan angka keterisian lembaga pemasyarakatan di daerah ini. pelaksanaan penanganan kasus narkotika dilakukan secara luar biasa, tetapi tetap dalam bingkai penegakan hukum. Seluruh upaya pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.
Dalam rapat tersbut Sestama BNN RI juga memberi masukan mengenai rencana anggaran pelaksanaan extraordinary crime dan pembagian tugas dari BNN RI, kepada 10 BNNP.
Dan juga penyampaian konsep rehabilitasi oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI yaitu :
– Sasaran dan pelaksanaan rehabilitasi
– Sebaran lembaga rehabilitasi di 10 provinsi.
– Kekuatan SDM (BNN dan Mitra) pelayanan rehabilitasi.
– alur layanan rehabilitasi.
– Rencana Giat Pelatihan SDM Rindam Dan SPN
– Prosedur dan tahapan rehabilitasi.
– Kekuatan internal BNN .
Maka dari itu kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose juga Arahan kepada Kepala BNN Provinsi untuk membuat secara detail rincian tentang penganggaran program P4GN di BNN Provinsi.
